Tim Ganjar di Sidang MK: Bansos Alat Pemenangan

Sedang Trending 2 minggu yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Ekonom Senior Didin S. Damanhuri menganggap kucuran support sosial (bansos) menjadi perangkat pemenangan pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Didin menyampaikan perihal ini dalam kapabilitas sebagai mahir nan dihadirkan oleh Tim Hukum Ganjar-Mahfud di sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden 2024 di gedung MK, Jakarta, Selasa (2/4).

"Bansos perangkat pemenangan paslon 02 Prabowo-Gibran. Ini adalah contoh sangat sedikit dari jejak digital nan banyak," kata Didin.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Didin lantas merinci kronologi kucuran bansos menjelang Pilpres 2024. Pada 22 November 2023, dia mencatat Presiden Jokowi menyalurkan support beras di Biak Numfor, Papua, dan mengumumkan bakal memperpanjang Kembali periode support sampai Maret 2024.

Kemudian pada 26 Desember 2023, Didin mengatakan Mendag Zulkifli Hasan alias Zulhas berkampanye dengan menyalurkan support beras dan BLT El Nino. Zulhas, lanjutnya, sembari mengarahkan bansos dari Presiden dan mengarahkan support Ke Gibran.

Kemudian, Didin menjelaskan pada 15 Januari 2024 Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan pernyataan mendorong penduduk agar berterimakasih kepada Presiden Jokowi atas pemberian Bansos.

Didin juga mengungkit pernyataan pemerintah meningkatkan volume bansos pada tahun 2024 adalah menjaga inflasi dan menanggulangi akibat El-Nino. Namun sebaliknya, dia beranggapan bansos digulirkan ketika El-Nino berhujung pada November 2023.

"Dan info berikutnya bahwa kemiskinan menurun dan inflasi juga sudah terkendali ialah di bawah 3 persen. Jadi pertanyaannya penggelontoran bansos berbesar dalam sejarah ini untuk apa?" kata dia.

Tegaskan kecurangan TSM wewenang MK

Sementara itu, tim norma Ganjar-Mahfud juga meyakinkan para majelis pengadil bahwa MK juga berkuasa untuk memeriksa dan mengadili proses hasil perolehan bunyi Pilpres 2024.

Kuasa norma 03, Aan Eko Widiarto menyampaikan MK juga dapat memeriksa dan mengadili proses serta memperoleh suara. Termasuk di dalamnya, mengenai pelanggaran nan belum alias tidak dapat diselesaikan oleh penyelenggara pemilu.

"Makna memutus perselisihan tentang hasil pemilu menurut mahir adalah memeriksa dan mengadili perselisihan antara peserta pemilu dan KPU mengenai proses perolehan jumlah suara dan hasil perolehan jumlah bunyi pemilu secara nasional," kata Aan.

Aan menyebut pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif (TSM) merupakan persoalan nan tidak bisa dibiarkan oleh MK. Menurut Aan kewenangan MK kudu merujuk kepada Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Dia menyebut kewenangan MK tidak semestinya dipersempit hanya mengadili hasil pemilu saja. Namun, kudu juga meliputi proses dan hal-hal terkait.

"Pelanggaran pemilu nan belum, tidak dapat alias tidak mau diselesaikan oleh penyelenggara pemilu dan tidak diputus oleh MK, maka hanya bakal menunda keadilan nan hasilnya justice delay, justice denied," jelasnya.

Sebelumnya, Otto Hasibuan, Kuasa Hukum 02 Prabowo - Gibran menyebut gugatan Ganjar Mahfud salah kamar. Hal serupa juga dikatakan oleh Kuasa norma KPU, Hifdzil Alim. Menurut mereka perkara tersebut lebih tepat ditangani Bawaslu.

(rzr/DAL)

[Gambas:Video CNN]