Rotasi Pejabat Istana, Bey Machmudin Tak Lagi di Sekretariat Presiden

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menggeser Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menjadi staf mahir bagian komunikasi dan kehumasan Kementerian Sekretariat Negara.

Bey tak lagi menjabat Deputi Deputi bagian Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang rotasi adalah Bu Sari itu staf ahli, berganti posisi staf ahli. Terus kemudian sehingga kosong staf mahir bagian komunikasi dan kehumasan. Itu diisi oleh Pak Bey," kata Pratikno usai pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (3/4).

Pratikno mengatakan Bey digeser lantaran juga menjabat Pj. Gubernur Jawa Barat. Istana cemas Bey kewalahan lantaran tugas menjadi gubernur dan deputi sama-sama berat.

Ia memastikan Bey tetap menjabat sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Hanya saja, Bey tak lagi mengurus protokol alias media di istana.

"Agar efektivitas pemerintahan berfaedah dan melangkah maksimal," ujarnya.

Pratikno mengatakan belum ada pengganti Bey di posisi Deputi bagian Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden. Ia berbicara baru bakal membikin kajian sebelum menunjuk nama baru.

Terpisah, Bey mengaku sempat kewalahan memegang kedudukan di Setpres dan gubernur. Dia tak pernah ikut rapat persiapan upacara 17 Agustusan di IKN.

Dia tak masalah dengan perubahan kedudukan menjadi staf mahir Mensesneg. Bey berguyon jabatannya tetap eselon I, hanya tak lagi tampil di media massa.

"Pada prinsipnya kedudukan itu amanah dan amanah itu kudu dijalankan dengan baik. Bukan dipertahankan gimana agar tetep di situ," ujar Bey.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menunjuk Bey sebagai Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media pada 20 Januari 2021. Lalu Jokowi menjadikan Bey l Pj. Gubernur Jawa Barat pada September 2023.

Ia mengisi kekosongan kedudukan setelah Ridwan Kamil menuntaskan masa baktinya. Bey tetap memegang kedudukan di istana meskipun kudu berkantor di Bandung setiap hari.

Nama Bey sempat disorot publik lantaran movie Dirty Vote. Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyebut terdapat kejanggalan nan terjadi dalam penunjukan penjabat gubernur, termasuk Bey, oleh Presiden Jokowi.

"Gambaran ini menunjukkan sebaran penunjukan pejabat bupati, wali kota, sekaligus gubernur di seluruh Indonesia. Hanya saja, jika kita lihat peran dari Pak Tito karnavian sebagai Mendagri dan restu dari presiden dalam penunjukan pejabat kepala wilayah pada dasarnya mereka tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi," ucap Feri.

(dhf/fra)

[Gambas:Video CNN]