LSM yg tergabung dalam Sekertariat bersama meminta APH terkait untuk memeriksa Kadisdik Lampung Selatan

Lampung selatan, Kilas Nusantara.id

Lembaga swadaya masyarakat nan tergabung dalam sekretariatan berbareng nan terdiri dari LSM KAKi komite anti korupsi Indonesia perwakilan Lampung nan di ketuai oleh Lucky Nurhidayah dan LSM L@pakk Lembaga Pemantau Kebijakan Publik dalam rilisan nya menyampaikan, persoalan nan terjadi di Dinas Pendidikan kabupaten Lampung Selatan pada tahun Anggaran 2024 ini.

Menurut Nova Handra selaku ketua umum dari LSM L@pakk bahwasanya pembangunan nan dilaksanakan di SMPN 1 jati agung berupa rehabilitasi Ruang Kelas nan di kerjakan CV. Somaja kontruksi dengan nilai Rp 1.697.730.818, perlu mendapat perhatian unik dari APH. Kemudian pada pekerjaan Pembanguan Ruang Kelas Baru (RKB) nan dikerjakan CV Pukem kontruksi dengan nilai Rp 871.840.015

Kemudian pekerjaan pembangunan Ruang Laboratorium nan dikerjakan CV somaja kontruksi dengan nilai Rp 295.428.390 lampau pada pekerjaan pembangunan Laboratorium IPA nan dikerjakan CV Pukem kontruksi dengan nilai Rp 275.663.472. keseluruhan pekerjaan di SMPN 1 jati agung tidak ada nan menggunakan perangkat pengaman K3 nan sebenarnya di haruskan.

Kembali menurut Nova ketua LSM L@pakk penggunaan kayu masuk dalam katagori kayu golongan tiga, penggunaan semen nan tidak menghasilkan inkam bagi provinsi Lampung ialah semen rajawali, penggunaan besi nan tidak sesuai. Pekerjaan di SMPN 1 jati Agung ini memang sudah di arahkan adanya permainan antara pemborong dengan rekanan di sinyalir seluruh pekerjaan di SMPN 1 jati Agung ini punya orang satu.

Tidak adanya pengawasan baik dari konsultan, terlebih lagi dari orang Dinas Pendidikan kabupaten Lampung selatan sendiri. Kami dari dari sekretarian berbareng LSM KAKI Lampung dan LSM L@pakk Lampung meminta Bupati Lampung Selatan untuk mengevaluasi keahlian kepala Dinas Pendidikan kabupaten Lampung selatan.

Dan meminta agar pihak penegak norma mengenai dapat memeriksa kepala Dinas Pendidikan, kepala Bidang sarana dan Prasarana nan semestinya mengadakan kontrol bukan pembiaran sehingga berpotensi merugikan finansial Negara terutama Kabupaten Lampung selatan.(RED).