Jokowi Buka Suara soal Wacana Bangun Kereta Cepat Brunei-IKN Rp1.115 T

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka bunyi soal rencana perusahaan asal Brunei Darussalam, Brunergy Utama membangun kereta cepat dengan Malaysia dan Indonesia nan menghubungkan Sabah, Sarawak, Brunei, dan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan.

Jokowi mengatakan hingga saat ini belum ada komunikasi mengenai dengan rencana pembangunan proyek kereta sigap nan melintasi tiga negara tersebut.

"Belum (ada komunikasi). Tetapi saya tahu itu sudah ada. Itu perencanaan lama," tuturnya di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Brunergy Utama, perusahaan prasarana asal Brunei, sebelumnya menyatakan telah mengusulkan proposal pembangunan proyek nan dikenal sebagai Trans Borneo Railway (TBR) ini.

Perusahaan mengungkap mega proyek kereta sigap ini bakal membentang pada 1.620 kilometer melewati tiga negara dari barat hingga timur Pulau Kalimantan.

Menurut perusahaan, tahap pertama proyek kereta sigap bakal menghubungkan Pontianak di Kalimantan, Kuching dan Kota Kinabalu di Malaysia, hingga distrik Tutong di Brunei.

Sementara, tahap kedua Trans Borneo bakal mencakup wilayah selatan dan timur Kalimantan, termasuk Samarinda dan Balikpapan.

Kemudian, bakal ada empat terminal dan total 24 stasiun nan berfaedah sebagai hub utama jaringan kereta berkecepatan tinggi ini. Kereta tersebut direncanakan melaju dengan kecepatan hingga 350 km per jam.

"Ke depan, (proyek kereta cepat) juga bakal terhubung ke ibu kota masa depan Indonesia, Nusantara (IKN)," bunyi pernyataan Brunergy Utama seperti dikutip Nikkei Asia.

Proyek ini dilaporkan menelan biaya sekitar US$70 miliar alias sekitar Rp1.115,11 triliun (asumsi kurs Rp15.930 per dolar AS).


Sementara itu, selain respons nan diberikan Jokowi, belum ada konfirmasi dari pemerintahan Indonesia, Malaysia, dan Brunei soal proyek ini.

Namun, Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke mengatakan proyek tersebut tetap berbentuk proposal dan belum ditawarkan ke perusahaan mana pun.

"Proyek Kereta Api Trans Borneo saat ini baru sebatas usulan dan tahun ini pemerintah bakal melakukan studi kelayakan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum menyelesaikan arsip tender, dan tender untuk studi kepantasan belum ditawarkan," kata Anthony.

"Kami perkirakan studi kepantasan bakal menyantap waktu sembilan bulan, baru kita tahu apakah proyek itu bisa dilaksanakan alias tidak dari segi komersial, teknis, dan aspek lainnya," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

(dhf/del)