Daftar Pelanggaran Etika Jokowi di Pilpres 2024 Menurut Romo Magnis

Sedang Trending 2 minggu yang lalu
Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia --

Filsuf Franz Magnis Suseno alias Romo Magnis membeberkan daftar pelanggaran etika nan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2024.

Hal itu Romo Magnis sampaikan sebagai mahir nan dihadirkan oleh tim 03 Ganjar-Mahfud dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (2/4).

Romo Magnis menyebut sedikitnya ada lima pelanggaran nan dilakukan oleh Jokowi:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

1. Pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden

Romo Magnis mengatakan penerimaan pendaftaran anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres nomor urut 02 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan pelanggaran etika.

Permasalahan tersebut juga telah dinyatakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai pelanggaran etika berat.

Selain itu, Majelis Kehormatan MK (MKMK) menyatakan pengadil nan memutus putusan nomor 90 tentang syarat minimal usia capres-cawapres melanggar etik. Namun putusan itu tetap dipakai dan dijadikan landasan Gibran mencalonkan sebagai cawapres.

"Sudah jelas. Mendasarkan diri pada keputusan nan diambil dengan pelanggaran etika nan berat merupakan pelanggaran etika nan berat sendiri. Penetapan seseorang sebagai cawapres nan dimungkinkan secara norma hanya dengan suatu pelanggaran etika berat juga merupakan pelanggaran etika berat," kata Romo Magnis.

2. Keberpihakan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024

Romo Magnis beranggapan presiden boleh saja memberi tahu bahwa dia mengharapkan salah satu calon menang. Namun, presiden tidak boleh menyalahgunakan wewenangnya.

"Tetapi begitu dia memakai kedudukannya, kekuasaannya, untuk memberi petunjuk pada ASN, polisi, militer, dan lain-lain, untuk mendukung salah satu paslon serta memakai kas negara untuk membiayai perjalanan-perjalanan dalam rangka memberi support kepada paslon itu, dia secara berat melanggar tuntutan etika bahwa dia tanpa membeda-bedakan adalah presiden semua penduduk negara termasuk semua politisi," ujarnya.

3. Nepotisme

Romo Magnis menilai jika seorang presiden memakai kekuasaan nan diberikan kepadanya oleh bangsanya untuk menguntungkan keluarganya sendiri, itu banget memalukan.

Menurutnya, perihal itu membuktikan bahwa orang tersebut tidak mempunyai wawasan presiden 'hidupku 100 persen demi rakyatku' melainkan hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya.

4. Pembagian support sosial

Romo Magnis juga menyoroti pembagian support sosial (bansos). Dia menegaskan bansos bukan milik presiden, melainkan milik bangsa Indonesia nan pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian nan bersangkutan. Dia menyebut bansos juga ada patokan pembagiannya.

Menurutnya, jika presiden berasas kekuasaannya mengambil bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kampanye paslon nan mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang tenaga kerja nan diam-diam mengambil duit tunai dari kas toko.

Jadi itu pencurian ya pelanggaran etika," kata Romo Magnis.

"Itu juga tanda bahwa dia sudah kehilangan wawasan etika dasarnya tentang kedudukan sebagai presiden bahwa kekuasaan nan dia miliki bukan untuk melayani diri sendiri, melainkan melayani seluruh masyarakat," imbuhnya.

5. Manipulasi-manipulasi dalam pemilu

Pelanggaran etik lainnya ialah manipulasi dalam Pemilu. Menurutnya, itu merupakan pelanggaran serius terhadap etika dan demokrasi.

"Misalnya waktu untuk memilih diubah alias kalkulasi bunyi dilakukan dengan langkah nan tidak semestinya," ujar dia.

"Praktik semacam itu memungkinkan kecurangan terjadi nan sama dengan sabotase pemilihan rakyat. Jadi suatu pelanggaran etika nan berat," imbuhnya.

(yla/DAL)

[Gambas:Video CNN]