Benarkah Penyelewengan BBM - Pupuk Subsidi Biang Kerok Beras Mahal?

Sedang Trending 2 minggu yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri menyatakan pemicu lonjakan harga beras karena ada kecurangan dalam pengedaran pupuk dan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf menyebut kecurangan itu memicu lonjakan biaya produksi beras. Ia pun membeberkan dalam lima tahun terakhir ada 47 perkara mengenai penyelewengan pengedaran pupuk subsidi nan menyebabkan kelangkaan di beberapa daerah.

"Di 2024 saja ada tujuh perkara. Ada di Babel (Bangka Belitung), Kalbar (Kalimantan Barat), Sumut (Sumatera Utara), dan beberapa wilayah lain," katanya dalam Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Lebaran di Jakarta, Senin (1/4).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menuturkan pengedaran pupuk sangat berpengaruh pada produksi beras. Pasalnya, saat penerima pengedaran pupuk subsidi tidak sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan pupuk disalurkannya saat sudah musim tanam, maka petani bakal membeli pupuk non-subsidi nan lebih mahal.

Akibatnya, biaya produksi meningkat dan nilai beras menjadi mahal.

"Imbasnya dibebankan kepada konsumen," katanya.

Tak hanya pupuk subsidi, dia mengatakan juga terjadi penyimpangan pengedaran BBM subsidi nan menyebabkan kelangkaan. Bahan bakar subsidi nan harusnya masuk ke SPBU untuk kendaraan pengangkut hasil pertanian, justru masuk ke pertambangan.

Akhirnya petani menanggung biaya transportasi nan lebih tinggi.

"Akhirnya ini dibebankan juga ke konsumen. Jadi banyak komponen nan mempengaruhi kenaikan nilai di petani," katanya.

Kendati, dia tak merinci berapa kuota pupuk maupun BBM subsidi nan diselewengkan sehingga menyebabkan nilai beras melambung.

Harga beras sendiri belakangan memang mahal. Lihat saja, nilai beras sempat menyentuh rekor Rp18 ribu per kilogram (kg) pada Februari 2024 lalu. Padahal nilai satuan tertinggi (HET) hanya mencapai Rp14.400 per kg untuk beras premium.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, rata-rata nilai beras kualitas super I mencapai Rp17.150 per kg. Sementara, beras kualitas medium I Rp15.900 per kg.

Angka tersebut pun tetap terbilang mahal. Pasalnya, pada awal 2022 saja nilai beras kualitas super tetap di level Rp12 ribu per kg. Sedangkan, rata-rata beras medium di level Rp10 ribu.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori pun mempertanyakan seberapa besar pupuk subsidi dan BBM subsidi nan diselewengkan. Menurutnya, jika jumlahnya tak signifikan, dampaknya pun tidak bakal sebesar saat ini pada nilai beras.

"Kalau jumlahnya enggak signifikan ya dampaknya enggak besar secara nasional. Secara lokal di wilayah penyelewengan terjadi dampaknya bisa saja besar," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/4).

Oleh lantaran itu, lantaran Satgas Polri tak mempunyai rincian info penyelewengan itu, maka susah untuk memperkirakan dampaknya pada nilai beras.

Ia pun mengamini nilai BBM itu krusial bagi sektor pertanian. Bukan saja buat memompa air, BBM juga menjadi penggerak perangkat dan mesin pertanian.

Oleh karenanya, jika nilai BBM mahal tentu membikin ongkos produksi usahatani bertambah mahal. Namun, lagi-lagi dia tak mau memperkirakan jika info penyelewengan BBM subsidi itu tidak ada.

"Apa mungkin penyelewengan masif di seluruh wilayah? Gak usah berandai-andai jika gak ada data," imbuhnya.

Sementara itu, Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan pupuk bersubsidi tetap ada hubungannya dengan nilai beras, tapi jika penyelewengan BBM bersubsidi menjadi penyebab lonjakan harga, itu tidak bisa diterima.

"BBM bersubsidi menjadi biang kerok, saya kira pernyataannya jauh dan condong ngawur," ucapnya.

Nailul menilai tidak ada hubungan penyelewengan BBM subsidi terhadap nilai beras. Ia beranggapan pikulan pembawa beras tidak menggunakan BBM subsidi.

"Angkutan pembawa beras menggunakan BBM non subsidi? Kan enggak juga," kata dia.

Lebih lanjut, mengenai penyaluran pupuk bersubsidi, Nailil beranggapan perihal itu sudah bermasalah dari sejak awal penyaluran berbentuk subsidi barang.

Jadi, pemerintah memberikan subsidi ke pabrik pupuk, kemudian pabrik pupuk menyalurkan melalui pemasok dan distributor. Kemudian, dijatah dalam golongan tani alias campuran golongan tani.

Nailul mengatakan letak persoalan subsidi pupuk justru di situ. Seringkali pupuk bersubsidi tidak didapatkan oleh petani.

Kesulitan terjadi mulai dari tingkat distributor, di mana pupuk bersubsidi stoknya sangat tipis. Pedagang pun bakal memainkan langkah tertentu agar petani membeli pupuk non subsidi.

"Celakanya, anggaran pupuk bersubsidi seringkali disunat. Akibatnya petani hanya mendapatkan pupuk bersubsidi 20 persen dari kebutuhannya," imbuh Nailul.

Adapun petani sisanya membeli pupuk non subsidi nan harganya naik akibat perang Ukraina-Rusia. Maklum, ketegangan geopolitik itu menyebabkan bahan baku pupuk meningkat harganya.

Soal pupuk ini, belakangan juga diakui Menteri Pertanian Andi Amran membikin produksi pada turun. Hal ini khususnya menyangkut sistem dan izin pengambilan pupuk subsidi.

Selain itu, penyebab lainnya adalah kejadian El Nino.

Amran mengatakan ada 20 persen petani terutama di Papua dan Kalimantan nan tidak bisa mengambil pupuk subsidi. Di sisi lain, pupuk juga mulai langka.

"Karena nilai bahan baku pupuk tingkat bumi anik dua kali lipat sehingga kuantumnya turun 50 persen," katanya.

Untuk mengatasi penurunan produksi, Amran mengatakan solusi sigap nan pihaknya lakukan adalah dengan memompa air sungai ke sawah. Kementan pun menggelontorkan Rp5,8 triliun untuk membeli pompa.

Menurut Amran pompanisasi merupakan solusi sigap dibanding cetak sawah nan baru bisa panen dua hingga tiga tahun kemudian.

"Kalau pompanisasi satu minggu kemudian bisa menghasilkan pangan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(sfr)