4 Menteri Jokowi Siap Penuhi Panggilan Sidang Sengketa Pilpres di MK

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Empat menteri di kabinet Presiden Joko Widodo memastikan bakal datang memenuhi panggilan Mahkamah Konstisusi (MK) untuk menjadi saksi sidang sengketa Pilpres 2024.

Keempat menteri nan dimaksud yakni, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya insyaallah saya datang undangan sudah saya terima tadi malam," kata Airlangga di instansi DPP Partai Golkar, Rabu (3/4).

Mereka dijadwalkan bakal datang pada Jumat (5/4) dalam lanjutan sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Presiden Jokowi juga memastikan keempat menterinya bakal hadir.

"Semuanya bakal datang lantaran diundang oleh MK, semuanya bakal datang hari Jumat," kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4).

Jokowi menjelaskan, unik untuk Sri Mulyani, dia bakal menjelaskan soal anggaran support sosial. Sementara, Risma secara spesifik bakal lebih perincian soal support sosial secara umum.

"Kalau Bu Menteri Keuangan mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu Mensos mengenai support sosial dijelaskan seperti apa. Nanti bakal dijelaskan semuanya lah," katanya.

Sri Mulyani dan Risma sebelumnya telah mengkonfirmasi kehadiran mereka. Termasuk juga Menko PMK Muhadjir Effendy.

Muhadjir apalagi mengaku dirinya sampai membatalkan rencana ke Mesir mengenai penyerahan support kemanusiaan kepada Palestina dan Sudan demi menghadiri panggilan tersebut.

"Mestinya saya kudu ke Mesir mengantar support nan tadi dilepas oleh Bapak Presiden. Tapi lantaran ada panggilan dari MK tadi malam, jadi kita putuskan untuk memenuhi panggilan," jelasnya.

Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sebagai pemohon dalam sengketa hasil Pilpres 2024 sebelumnya kompak meminta menghadirkan empat orang menteri Jokowi.

Salah satu kebijakan pemerintah nan disorot oleh kedua pemohon itu adalah bombardir paket bansos jelang hari pemungutan bunyi pada 14 Februari lalu.

Keduanya menuding pembagian paket bansos nan melimpah jelang hari pemungutan bunyi itu sebagai praktek politik gentong babi nan dilakukan Jokowi dalam memenangkan Prabowo-Gibran.

"Pihak-pihak ini dipandang krusial untuk didengar di persidangan nan mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5," kata Ketua MK Suhartoyo pada persidangan di Gedung MK, Jakarta, Senin (1/4).

(thr/pmg)

[Gambas:Video CNN]